Fraksi PPP-Gerindra Soroti Infrastruktur dan Serapan Anggaran dalam Perubahan APBD 2026

Puruk Cahu, Benuapos24.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya menyoroti sejumlah sektor prioritas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan anggota DPRD Murung Raya dari Fraksi PPP dan Gerindra, Sutrisno, S.T., dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Murung Raya, Kamis (10/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, dan dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, jajaran DPRD, Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan.

Fraksi PPP-Gerindra menyatakan mendukung pembahasan Ranperda pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, karena dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara terhadap Perubahan APBD 2026, fraksi meminta pemerintah daerah memastikan peningkatan pendapatan dan belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, air bersih, drainase, pelayanan kesehatan, serta pencegahan dan penanganan Karhutla.

Fraksi juga menyoroti masih adanya sejumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50 persen dan meminta penjelasan pemerintah daerah.

Selain itu, Fraksi PPP-Gerindra meminta perhatian terhadap kerusakan jalan di Kecamatan Laung Tuhup serta terputusnya akses penghubung Desa. Pemerintah daerah juga didorong mencari solusi bersama perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat Kabupaten Murung Raya,” demikian disampaikan Sutrisno dalam pandangan fraksinya.

Fraksi PPP-Gerindra menegaskan akan mengawal pembahasan lebih lanjut di komisi-komisi DPRD agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Sem Firdaus)