DPRD Murung Raya Desak Solusi Cepat Atasi Kelangkaan BBM

Puruk Cahu, Benuapos24.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait agar segera mengambil langkah cepat dan konkret dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bebie yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Murung Raya dalam wawancara melalui WhatsApp, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat maupun kondisi perekonomian daerah.

“Kami meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret guna memastikan ketersediaan pasokan BBM di wilayah masyarakat,” ujar Bebie.

Ia menilai stabilitas distribusi BBM sangat penting dalam mendukung kelancaran transportasi, perdagangan, hingga aktivitas usaha masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

“Jangan sampai kelangkaan ini terus berlanjut dan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Selain meminta percepatan penanganan, Bebie juga mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyebab terjadinya kelangkaan BBM tersebut.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui akar persoalan yang sebenarnya, baik akibat keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota, maupun faktor teknis lainnya.

“Kami juga meminta adanya transparansi terkait penyebab kelangkaan BBM, apakah disebabkan keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota, ataupun faktor lain,” tegasnya.

Ia juga meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna mencegah adanya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu yang dapat memperparah kondisi di lapangan.

“Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM oleh pihak-pihak tertentu,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif, DPRD Murung Raya, kata Bebie, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait, sekaligus mendorong lahirnya solusi cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan persoalan ini,” pungkasnya.

(Sem Firdaus)