Bupati Murung Raya Tegur Pejabat Minim Hadir di Paripurna DPRD

Hal itu disampaikan Bupati saat Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II DPRD Murung Raya, Senin (25/8/2025), yang digelar dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Heriyus menilai, rendahnya kehadiran pejabat eksekutif dalam forum penting tersebut tidak sejalan dengan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.

> “Saya sudah beberapa kali melihat, setiap ada kegiatan undangan dari DPRD, kehadiran dari pihak eksekutif sangat minim. Saya minta kepada seluruh Kepala Dinas, eselon 2 dan 3, untuk bersama-sama menghargai kegiatan seperti ini. Jangan yang datang itu-itu saja orangnya,” tegas Heriyus.

Ia menekankan, mulai ke depan minimal 50 persen Kepala Dinas harus hadir dalam setiap agenda paripurna DPRD sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, Bupati tetap menyampaikan harapannya agar kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin erat, terutama dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS 2025 yang dinilai sangat penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Murung Raya.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Direktur PDAM, pimpinan perbankan daerah, serta sejumlah undangan lainnya.